aturan tentang mutasi pns. 6. aturan tentang mutasi pns

Sebelumnya, aturan ini tidak ada di dalam PP 11/2017 tentang Manajemen PNS. Bentuk ketegasan aturan tersebut adalah dilarang mengajukan pindah tugas atau mutasi selama 10 tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan . Persyaratan 1. Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ; Mengingat : 1. Dalam Peraturan ini disebutkan, Intansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek: a. Badan Narkotika. BKN kembali menjalankan ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2019, pasal 190. Selasa, 26 September 2023; Cari. Namun, Paryono kembali menegaskan, dikabulkan atau tidaknya permintaan pindah tergantung pada hal di atas. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kita bisa lihat sendiri di poin ‘g’ ada terdapat ketentua tentang mutasi PNS, maka berarti PNS bisa mutasi. [6] Susunan pangkat dan golongan ruang PNS pada dasarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (“PP 99/2000”). Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; 11. Jateng Rekap Data dan Hukuman Disiplin Buku Petunjuk Pelayanan Kepegawaian Prov. Tjahjo juga mengungkapkan bahwa PNS juga bisa mengajukan diri untuk pindah instansi. 2. Selamat Datang di LLDIKTI Wilayah V. /2023, ST/713/III/Kep. TRIBUNPONTIANAK. Proses dan Prosedur Mutasi PNS. Terkait kebijakan Penilaian Prestasi Kerja tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. kompetensi; b. Sebagaimana diketahui, aturan terbaru terkait kepangkatan PNS ini tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang. Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 2. Setiap. Statistik PNS; Akuntabilitas Kinerja. 4. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Perbkn Nomor 6 Tahun 2022 adalah peraturan pelaksanaan PP 94/2021 tentang disiplin PNS yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin. Bagi. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI @ 2017. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang syarat dan ketentuan Mutasi PNS masuk dan keluar Pemerintah . dilaksanakan dengan tujuan. File ini merupakan versi terbaru yang dikeluarkan pada April 2019. ABSTRAK: a. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIP IL ANTARKABUPATEN/KOTA ANTARPROVINSI. Bahan Bacaan: 1. PPK Instansi Pusat Instansi Asal memberikan persetujuan mutasi kepada PPK Instansi Pusat Instansi. Mutasi PNS dalam JA dan JF diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam Kelompok Rencana Suksesi. Proses mutasi bisa terjadi melalui dua cara, yaitu. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada. Bentuk. Pasal 6 Permohonan mutasi dilakukan oleh pem ohon. Mutasi Polri merupakan pemindahan anggota Polri dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antar daerah. Sistem kerja tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam 4 surat telegram rahasia dengan No ST/712/III/Kep. Baca Juga: Ini Sanksi untuk PNS yang Masih Bandel Mudik di Tengah Covid-19 Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. Pemerintah Kabupaten Sleman; b. Terdapat syarat-syarat administrasi yang perlu dipenuhi sebelum mutasi dilakukan. 10 Halaman. Beranda; Profil . Praktis, jika ketentuan ini tetap berlaku maka akan banyak PNS yang tidak dapat naik pangkat karena berhadapan dengan. Berdasarkan peraturan BKN tentang tata cara mutasi, jenis dan prosedur mutasi bagian kedua pasal 4 sampai pasal 10. g. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun. JAKARTA – Untuk menjamin keselarasan potensi pegawai negeri sipil (PNS) dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. Dokumen ini tersedia dalam format pdf yang mudah dibaca dan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Ketenagakerjaan. JAKARTA - Aparatur sipil. (4). Dalam peraturan ini, mengundurkan diri termasuk dalam jenis pemberhentian atas permintaan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:. Pelaksanaan Mutasi; Mengingat : 1. Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran. EVALUASI KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI PNS DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERIODE 2010-2015 Muhammad As’ad Muttaqiin 20120520004 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: muttaqiin7@gmail. Mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya; 5). 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Bupati/walikota di kabupaten/kota; Pengaturan mutasi di Pasal 73 UU ASN berbunyi sebagai berikut: Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 13 tahun 2003 tentang Juknis Pelaksanaan PP No. Surat Deputi Mutasi Badan Kepegawaian Negara Nomor: 8646/B-MP. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. com - Presiden Joko Widodo baru-baru ini menekan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . Peraturan Walikota (PERWALI) NO. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi Dan Antarprovinsi Baca juga: PNS Ajukan Pindah Sebelum 10 Tahun Dianggap Mengundurkan Diri. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan. bagi PNS. pola karier; Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS. Tangkapan layar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi PermenPANRB No. Mutasi PNS. sebagai pedoman bagi PPK untuk menjaminKetentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. klasifikasi jabatan dan pola karier; dan/atau. Pemerintah menyatakan permasalahan tenaga non Aparatur Sipil Negara. 6. Tentang Manajemen PNS belum seluruhnya terbit, maka pembahasan. Sebagai pegawai aparatur sipil negara, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pemberhentian PNS Sementara Karena Hukum PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pindana, berlaku sejak PNS ditahan. Aturan ini sebelumnya tidak berlaku di PP 11/2017. PNS Tak Bisa Lagi Asal Pindah. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. id - Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Ibtri Rejeki mengatakan berkaitan dengan mutasi pegawai negeri sipil ( PNS ) diatur di dalam Peraturan BKN No. Bahwa prosedur dan peraturan tentang mutasi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS itu berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 beserta aturan pelaksanaannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diposting oleh Murad Maulana November 14, 2014. 8. mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri 7. 1034 , 201 9 KEMENDAGRI. g. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi pada 4 April lalu. Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebabkan banyak Pegawai Negeri Sipil Pusat " Pindah Instansi " menjadi Pegawai. Mutasi PNS dalam satu Instansi pusat atau instansi. E. Mindset tentang pegawai titipan harus diubah karena dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang berlaku tidak mengenal adanya istilah pegawai titipan. Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. 9. JAKARTA – Pegawai negeri sipil (PNS) kini memiliki regulasi terbaru mengenai disiplin PNS. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pakaian Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Upaya Administratif adalah prosedur yang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Mengenai mutasi PNS diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”). 11 Tahun 2017, Peraturan BKN No. 7, . Ketetapan itu diatur dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36. Aturan ini dibuat agar PNS tidak mudah mengajukan perpindahan, terlebih mereka yang ditempatkan di pelosok atau darah terdepan terkadang meminta pindah. PNS bisa mengajukan mutasi sesuai dengan aturan berlaku (Foto: Ist) JAKARTA, iNews. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Rencana Strategis BKN; Rencana Kerja BKN; Program Kerja BKN; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019. kompetensi; b. E. Kewenangan Mutasi PNS 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN. BAB I I PERMOHONAN MUTASI Pasal 5 Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS. Pegawai titipan ini muncul karena adanya permohonan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut pasangannya (suami/istri) yang betugas ke suatu daerah baik. mutasi PNS antar-Instansi Pusat 6. Sebelum mengajukan cuti, PNS perlu mengetahui aturan cuti PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tata cara mutasi yakni sebagai berikut:. untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Mutasi antar OPD; b. Salah satu isi aturannya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah bisa diberhentikan. Berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 912 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kementerian Agama (Kemenag). PubliWS2. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 765 Tahun 2022), dicabut dan. Pasal . kerja lembur dan cuti; f. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Selanjutnya dalam Pasal 3, 4 dan 5 ditegaskan Mutasi dilakukan dengan ketentuan paling. Dalam aturan teranyar ini, pemerintah akan mengatur kelompok jabatan yang bisa berotasi secara dinamis. Mutasi PNS akan ditetapkan oleh menteri dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis oleh kepala BKN/kepala kantor regional BKN. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi. Mungkin sulit dipahami bagi kita PNS karena Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 pada dasarnya ditujukan bagi pemangku kebijakan. mutasi atas. Unduh PDF. Petunjuk Teknis Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Baca juga: Guru Masa Pengabdian 10 Tahun. Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 2. Berdasarkan ketentuan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,. (2) Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada angka I perlu memperhatikan aspek sebagai berikut: a. Surat Edaran Sesjen tentang Pelaksanaan Mutasi PNS. mutasi dan penempatan PNS. PPK Instansi Pusat Instansi Penerima memberikan Usulan Mutasi PNS kepada PPK Instansi Pusat Instansi Asal. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk memberikan perlindungan dan kelancaran dalam menjalankan cuti Pegawai Negeri Sipil, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian. Yang dimaksud mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Rrsat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan. 10. Informasi Mengenai Penyampaian Mutasi PNS antar Instansi Pusat yang dilakukan Melalui SAPK. MUTASI Pasal 10 (1) PNS Lulusan IPDN dapat ditempatkan pada Instansi Pusat selain Kementerian Dalam Negeri dan. Bagian KelimaPeraturan BKN NO 05 TAHUN 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Statistik PNS; Akuntabilitas Kinerja. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, pada 4 April 2019. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Kegiatan Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan,Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Mutasi Tugas Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Ke Kementerian Pertanian. Pasal 191 PP 11/2017 lalu menyatakan: Mutasi dalam 1 (satu) instansi pusat atau dalam 1 (satu) instansi daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS. Rencana Strategis BKN;. Penyebab Mutasi Karyawan. Maksud dan Tujuan a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Berbagai pertimbangan teknis dapat. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO. Jumlah keseluruhan pegawai yang mengalami mutasi promosi tahun 2011 adalah 98 orang. menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Mutasi Sampai Promosi, Ini Aturan PNS yang Dirombak Jokowi. Pemberian CTLN ini diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan. 01/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. Seleksi Mutasi Internal Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sesuai lowongan formasi mutasi internal sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini dengan ketentuan sebagai berikut: A. Semoga berbahagia. Mutasi adalah perpindahan tugas dan atau lokasi dalam satu Instansi pusat, antar. Nomor. 2022.